BANJARMASIN, klikkalsel – Sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi demo depan Gedung DPRD Kalsel, Selasa (30/10/2018).
Mereka menolak upah murah yang selama ini diberikan perusahaan kepada buruh di daerah ini.”Kami juga merasa didzolimi dengan pembayaran dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP),” tekan Ketua FSPMI Kalsel Yoeyoen Indharto.
Apalagi pada Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015, kepada daerah bisa diberhentikan jika tak menetapkan UMP sesuai peraturan tersebut. Kenyataannya, masih banyak buruh yang menerima upah murah dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Pihaknya pun menyayangkan UMP ditentukan sepihak oleh pemerintah pusat tanpa ada perundingan terlebih dahulu dengan daetah.”Hal ini menghilangkan peran strategis Dewan Pengupahan Provinsi,” tekannya.
Yoeyoen pun menunjukan kenyataan kenaikan upah tak selaras dengan kenaikan harga barang, terutama kebutuhan pokok. Buntutnya daya beli buruh pun menurun.”Makanya kami meminta DPRD Kalsel bisa memperjuangkan nasib buruh,” pintanya.
Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ismail Hidayat merespon aksi damai FSPMI siang itu.”Ini cara yang benar dalam menyampaikan aspirasi,” puji politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Ia pun berjanji akan menyampaikan aspirasi itu ke Komisi IV yang membidangi masalah ini.”Kita juga janji dalam waktu 15 hari setelah aksi demo akan diagendakan audensi FSPMI dengan Komisi IV DPRD Kalsel. Nanti sekretariat dewan yang akan menjadwalkan audensi tersebut,” ujar wakil rakyat yang akrab disapa Dayat ini.
Yoeyoen Indharto berharap audensi ini bisa terealisasi 15 hari setelah aksi demo hari ini.”Jika dalam waktu 15 hari tak ada juga undangan Komisi IV DPRD Kalsel, kita akan menggelar aksi demo dengan massa lebih besar lagi,” janjinya.(elo syarif)
Editor : Farid
